Banda Aceh — Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Aceh menyatakan dukungan penuh kepada H. Japto S. Soerjosoemarno untuk kembali memimpin sebagai Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila pada periode 2025–2030.
Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat konsolidasi internal MPW PP Aceh bersama seluruh Majelis Pimpinan Cabang (MPC) se-Aceh yang berlangsung di Banda Aceh. Kegiatan itu juga menjadi ajang memperkuat soliditas organisasi menjelang pelaksanaan Musyawarah Besar (MUBES-XI) Pemuda Pancasila yang akan datang Hotel Sultan,Jakarta 26-28 Oktober 2025.
Sosok Bung Japto adalah Tokoh pemersatu yg sampai saat ini masih sangat sulit dicari penggantinya. Beliau masih menjadi ikon untuk semua generasi di internal PP, Kalangan eksternal juga sangat menghormati kepemimpinan beliau
yg tegas dan mengayomi. “Bagi Kami keluarga besar PP Aceh, tanpa mengecilkan keberadaan kader lain, tiada pilihan lain untuk posisi Ketua Umum sampai saat ini’ Ujar Ketua MPW PP Aceh, Selasa (7/10)
Dalam rapat Pleno MPW PP Aceh pada tanggal 7 Oktober 2025 dan juga berdasarkan masukan dari seluruh MPC se Aceh, dengan bulat memohon
kepada Bung Japto Soelistyo Soerjosoemarno, SH untuk berkenan kembali menjadi Ketua Umum MPN PP periode 2025-2030” Kata Teuku Juliansyah Darwin, Ketua MPW PP Aceh dan diiyakan oleh Sekretaris Qamaruzzaman
Hagny serta sejumlah Pengurus lainnya.
Lebih lanjut Teuku Puteh meminta kepada seluruh Kader PP untuk merapatkan barisan mendukung sepenuhnya program Pemerintah Presiden Prabowo sebagaimana instruksi Ketum Japto, “ini penting demi menjaga stabilitas negara dari berbagai ancaman terutama dalam merawat ideologi negara yaitu Pancasila dan rongrongan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia”. Bagi kader PP Pancasila itu harga mati dan abadi, makanya dalam setiap pidato terus
dikumandangkan Pancasila Abadi.
Dipihak lain, MPW beserta seluruh MPC se Aceh sangat solid dalam menjalankan roda organisasi serta menjaga stabilitas keamanan di Aceh. Kader
PP di Aceh tidak dibenarkan bertindak diluar aturan organisasi dan norma masyarakat Aceh yg berbingkai syariat Islam.
Ketum Japto selalu berpesan Aceh itu berstatus lex specialis, sehingga dengan demikian Kader PP pun harus menyesuaikan segala aktifitasnya dengan status tersebut. “Pemikiran seperti ini
juga menjadi bahan pertimbangan seluruh MPC seluruh Aceh yg jauh-jauh hari menitip pesan melalui MPW untuk meloby supaya Bung Japto bersedia dipilih kembali sebagai Ketua Umum” Ujarnya.





