Banda Aceh, 4 Juni 2026 – Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Aceh mendukung langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang telah mengirimkan surat bernomor 500.10/2264 tertanggal 27 Februari 2026 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meminta penundaan persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Andaman.
AMPI Aceh menilai langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Aceh dalam menjaga dan memperjuangkan kepentingan daerah atas pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi yang berada di wilayah Aceh.
Wakil Ketua AMPI Aceh, M.Deni Fitriadi, Sym, S.H, menegaskan bahwa Pemerintah Pusat tidak boleh terburu-buru memberikan persetujuan PoD I Lapangan Andaman sebelum seluruh aspek yang berkaitan dengan hak dan kewenangan Aceh mendapatkan kepastian hukum dan jaminan yang jelas.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam di Aceh memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang secara tegas menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi dilakukan secara bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
Karena itu, setiap keputusan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan migas di Aceh harus melibatkan Pemerintah Aceh secara penuh dan tidak dapat dilakukan secara sepihak,” kata M.Deni Fitriadi,Sym,S.H
AMPI Aceh menilai pengembangan Lapangan Andaman merupakan proyek strategis nasional yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan energi Indonesia. Namun, proyek tersebut juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh melalui peningkatan pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja lokal, keterlibatan pengusaha daerah, transfer teknologi, serta penguatan ekonomi masyarakat Aceh secara keseluruhan
Selain itu, AMPI Aceh meminta Pemerintah Pusat untuk membuka secara transparan berbagai aspek yang berkaitan dengan proyek tersebut, termasuk skema bagi hasil, dampak lingkungan, dampak sosial ekonomi, serta rencana pengembangan industri pendukung yang akan dibangun di Aceh.
“Kami mendukung investasi dan pengembangan sektor energi nasional. Namun investasi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak Aceh sebagaimana diamanatkan UUPA. Jangan sampai Aceh hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam tanpa memperoleh manfaat yang proporsional dan berkeadilan,” lanjutnya.
AMPI Aceh juga mendorong agar proses pembahasan PoD I Lapangan Andaman melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Aceh, DPR Aceh, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta kelompok masyarakat sipil guna menghindari polemik di kemudian hari.
Oleh karena itu, AMPI Aceh meminta Pemerintah Pusat mempertimbangkan secara serius permintaan Gubernur Aceh untuk menunda persetujuan PoD I Lapangan Andaman sampai seluruh aspek strategis, regulasi, dan kepentingan masyarakat Aceh mendapatkan kepastian yang memadai.
AMPI Aceh berharap komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat terus diperkuat sehingga pengelolaan sumber daya alam Aceh dapat berlangsung secara adil, transparan, berkelanjutan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Aceh





