Bengkalis | Kepala Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat, Pramudjo Rosyid, menjalani pemeriksaan oleh penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, Kamis 8 Oktober 2026 Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2020–2022.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pramudjo diperiksa bersama seorang yang disebut menjabat sebagai bendahara desa. Keduanya memenuhi panggilan pihak kejaksaan untuk dimintai keterangan terkait laporan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Ade Indrawan, melalui Kepala Seksi Intelijen, Wahyu Ibrahim, membenarkan bahwa pihaknya tengah menindaklanjuti laporan tersebut. Saat ini, kejaksaan masih melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) dengan memanggil sejumlah pihak yang dinilai berkaitan dengan perkara itu.
“ Kita saat ini sedang Pulbaket. Dan aksi ini sebagai respons positif Kejari Bengkalis terhadap masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi,” ujar Wahyu saat dihubungi wartawan, Jumat, 9 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, pemanggilan sejumlah pihak tersebut merupakan bagian dari proses pengumpulan informasi untuk mendalami laporan yang diterima kejaksaan. Pada tahap ini, penanganan perkara masih berada dalam proses Pulbaket.
Selain dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa selama periode 2020–2022, Pramudjo juga dilaporkan terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada 2020. Nilai pungutan yang dilaporkan disebut mencapai Rp340 juta.
Laporan tersebut dilayangkan oleh warga Desa Darul Aman. Dugaan pungli itu berkaitan dengan pelaksanaan program yang bertujuan memberikan akses legalitas tanah kepada masyarakat.
Dikonfirmasi melalui pesan singkat, Pramudjo membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya, termasuk dugaan pungli dalam program sertifikat TORA.
“Justru pelapor sing pungli, Mas. Ngko tak kirim contoh barang,” tulis Pramudjo dalam pesan singkat kepada wartawan.
Pernyataan tersebut merupakan bantahan dari pihak kepala desa terhadap tuduhan yang dilaporkan. Hingga kini, dugaan penyimpangan tersebut masih perlu didalami oleh aparat penegak hukum untuk memastikan fakta dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Sebelumnya, tokoh masyarakat Darul Aman yang juga Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Rupat Agro Mandiri, Sumardiyono, melaporkan Pramudjo Rosyid ke Kejari Bengkalis. Laporan itu berkaitan dengan dugaan penyimpangan penggunaan dana desa serta dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pungutan program TORA.
Kejari Bengkalis saat ini masih mengumpulkan bahan dan keterangan terkait laporan tersebut. Belum ada kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya dugaan tindak pidana yang dilaporkan.


